Nusantara. RealitaKaltim.com — Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Waris Muin, menyampaikan sejumlah usulan strategis terkait infrastruktur penunjang Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam Rapat Kerja bersama Wakil Ketua DPD RI Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Otorita IKN, serta kepala daerah di wilayah penyangga. Rapat berlangsung di Kantor Kemenko 3 IKN, Jumat (21/11/2025).
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPD RI Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Tamsil Linrung, yang menegaskan komitmen DPD untuk memastikan pembangunan IKN selaras dengan aspirasi daerah penyangga.
“Kedatangan kami membawa mandat konstitusi, memastikan pembangunan pusat tetap sejalan dengan kepentingan daerah,” ujar Tamsil.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, memaparkan progres pembangunan tahap I serta rencana pembangunan tahap II. Ia menegaskan pembangunan dilakukan sesuai amanat Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025.
“Targetnya jelas: pada 2028, Nusantara harus siap menjadi ibu kota politik Indonesia,” tegas Basuki.
Pada sesi diskusi, Wabup PPU Abdul Waris Muin menyampaikan sejumlah usulan prioritas infrastruktur. Ia menekankan pentingnya peningkatan status bandara yang sedang dibangun di IKN agar konektivitas wilayah penyangga semakin kuat.
“Kami memohon dukungan agar bandara yang dibangun di IKN dapat ditingkatkan menjadi bandara domestik dan ke depan internasional. Dengan landasan 3,5 kilometer, bandara ini sangat layak untuk peningkatan status,” ujar Waris.
Selain itu, Waris juga mengusulkan percepatan penyediaan air bersih melalui pembangunan dua bendungan strategis.
“Kami mengusulkan percepatan pembangunan Bendungan Talake dan Bendungan Lawe. Dua bendungan ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan air bersih di tiga kecamatan penyangga,” jelasnya.
Wabup turut meminta dukungan untuk pembangunan dua jembatan prioritas, yakni Jembatan Riko–Gersik dan Jembatan Nipah-Nipah–Balikpapan, yang dinilai vital bagi arus mobilitas dan ekonomi kawasan.
“Jembatan ini akan memperpendek waktu tempuh masyarakat, mendorong ekonomi lokal, dan memperkuat akses antara Penajam dan Balikpapan sebagai pintu masuk utama ke IKN,” tegasnya.
Rapat kerja tersebut menjadi momentum koordinasi antara pemerintah daerah dan DPD RI untuk memastikan manfaat pembangunan IKN dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat wilayah penyangga. Pemkab PPU berharap seluruh usulan dapat menjadi bagian strategi pembangunan nasional ke depan. (adv)
