NUSANTARA. RealitaKaltim.com— Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Waris Muin, menghadiri rapat koordinasi bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dalam agenda kunjungan kerja di Gedung Kemenko 3, Ibu Kota Nusantara (IKN), Rabu (19/11/2025).
Pertemuan tersebut mempertemukan kementerian terkait, Otorita IKN, serta pemerintah daerah guna membahas progres pembangunan IKN sekaligus menghimpun masukan dari daerah terdampak, salah satunya Kabupaten PPU sebagai wilayah penyangga utama.
Dalam forum itu, Abdul Waris menyampaikan kondisi fiskal PPU yang dinilai semakin berat akibat adanya pemotongan anggaran dari pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa meskipun PPU menjadi tuan rumah IKN, pembangunan yang dirasakan masyarakat tidak merata.
“Kami di Penajam Paser Utara sering dianggap maju karena menjadi lokasi IKN, tetapi faktanya tidak demikian. Pembangunan hanya menyentuh Kecamatan Sepaku, sementara tiga kecamatan lain sudah lama tidak mendapatkan perhatian,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa kondisi tersebut diperparah dengan penurunan drastis kemampuan anggaran daerah. “Dari sekitar Rp2,6 triliun, anggaran kami dipotong hingga setengahnya, hanya tersisa kurang lebih Rp1,3 triliun. Belanja pegawai saja sudah sekitar Rp900 miliar, belum termasuk infrastruktur dan program prioritas lainnya,” jelasnya.
Abdul Waris menegaskan bahwa asumsi pusat mengenai perkembangan PPU sering kali tidak sesuai kenyataan di lapangan. “Banyak pihak beranggapan PPU ikut berkembang karena IKN. Padahal, masyarakat kami di tiga kecamatan selain Sepaku tidak merasakan dampaknya. Bahkan pejabat pusat datang pun tidak melalui pusat kabupaten,” tuturnya.
Ia juga memaparkan bahwa saat ini PPU menjadi daerah dengan kemampuan anggaran paling rendah dibandingkan 10 kabupaten/kota lain di Kalimantan Timur.
Melalui forum tersebut, ia berharap pemerintah pusat dan DPR RI memberikan perhatian lebih pada kebutuhan dasar serta pemerataan pembangunan di wilayah PPU.
“Kami ingin keberadaan IKN tidak justru membuat PPU tertinggal. Yang kami harapkan adalah pemerataan pembangunan bisa dirasakan di seluruh kecamatan,” tegasnya.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi langkah awal bagi pemerintah pusat untuk menyusun kebijakan yang lebih berpihak kepada daerah, khususnya wilayah yang terdampak langsung oleh pembangunan IKN. (adv)
