RealitaKaltim.com TENGGARONG-Kekhawatiran muncul di tengah masyarakat terkait rencana pengelolaan dan pelelangan aset eks Kalpataru Group. Warga takut lahan yang selama ini mereka klaim belum pernah dibebaskan atau mendapat ganti rugi, justru ikut terseret dalam proses penyelesaian aset perusahaan tersebut.
Persoalan itu menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) dalam pembahasan bersama DPRD Kukar.
Sekretaris Dinas Perkebunan Kukar, Samsiar mengatakan masyarakat masih memiliki hak atas sejumlah bidang lahan yang berada di kawasan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan.
Menurutnya, kekhawatiran warga muncul karena aset perusahaan dikabarkan akan dimanfaatkan kurator untuk memenuhi kewajiban kepada para kreditur, termasuk kemungkinan melelang aset untuk memperoleh dana untuk membayar utang perusahaan.
“Yang dikhawatirkan masyarakat, jangan sampai lahan yang belum pernah dibebaskan atau diganti rugi itu ikut masuk dalam aset yang dilelang,” ujarnya.
Samsiar menjelaskan, kurator memiliki kepentingan untuk mengelola aset perusahaan dalam rangka penyelesaian kewajiban kepada pihak-pihak yang memiliki piutang, termasuk karyawan yang mempunyai hak tagih.
Namun, menurutnya, persoalan tersebut perlu dicermati agar tidak mengabaikan kondisi di lapangan dan hak masyarakat yang masih dipersoalkan.
Pemkab Kukar berharap proses penanganan aset eks Kalpataru Group dilakukan dengan memperhatikan seluruh aspek, baik kepentingan pihak perusahaan maupun masyarakat yang mengklaim memiliki hak atas lahan tersebut.
“Jangan sampai ketika aset itu dilelang dan ada pihak lain yang mengambil alih, persoalan dengan masyarakat justru semakin besar,” jelasnya.
Karena itu, pemerintah daerah mendorong adanya koordinasi dan kejelasan sebelum aktivitas lebih lanjut dilakukan di kawasan tersebut. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah munculnya persoalan baru di tengah masyarakat. (adv/ilm)












