Miris! Ada 1.200 Anak di Kukar Belum Dapat Perwalian

Foto : Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri

RealitaKaltim.com TENGGARONG-Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggandeng Kejaksaan guna percepat penyelesaian status perwalian anak yang belum memiliki kejelasan administrasi kependudukan. Berdasarkan data statistik sementara, terdapat sekitar 1.200 anak di Kukar yang belum mendapatkan perwalian.

Persoalan tersebut menjadi perhatian karena anak yang belum memiliki kejelasan status kependudukan berpotensi kesulitan mengakses hak-hak layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri mengatakan kerja sama tersebut merupakan tindaklanjut kesepakatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Di tingkat kabupaten, kerja sama dilakukan Pemkab Kukar dan Kejaksaan Negeri Kukar.

“Di tempat kita, khususnya Kutai Kartanegara, masih ada sekitar 1.200 anak yang hari ini tidak mendapatkan perwalian,” ujar Aulia, Rabu (18/11/2026).

Ia menjelaskan, anak yang belum memiliki wali secara hukum dapat mengalami kendala dalam memperoleh Nomor Induk Kependudukan (NIK). Padahal, NIK menjadi salah satu syarat penting untuk mengakses berbagai layanan pemerintah, termasuk sekolah gratis dan BPJS Kesehatan.

Melalui kerja sama tersebut, pemerintah daerah akan menyiapkan dan memproses basis data anak yang membutuhkan perwalian dengan pendampingan kejaksaan. Selanjutnya, proses penetapan perwalian akan diajukan melalui persidangan di Pengadilan Agama.

Setelah status perwalian sah, anak-anak tersebut diharapkan dapat memperoleh NIK sesuai ketentuan yang berlaku sehingga hak administrasi dan layanan dasarnya lebih terjamin.

Namun, Aulia menegaskan angka 1.200 anak tersebut masih berupa data statistik dan belum menjadi hasil verifikasi lapangan. Pemkab Kukar akan melibatkan para ketua RT untuk memastikan jumlah serta kondisi sebenarnya dari anak-anak yang belum memiliki kejelasan perwalian.

“Ini sekarang nanti kita coba verifikasi faktual ke lapangan. Kita akan melibatkan teman-teman RT untuk memverifikasi apakah benar ada sebanyak itu anak-anak kita yang memang belum mendapatkan status perwalian,” jelasnya.

Melalui langkah tersebut, Pemkab Kukar berharap anak-anak yang selama ini terkendala status administrasi kependudukan dapat memperoleh kepastian hukum dan mengakses hak-hak dasar sebagaimana mestinya. (adv/ilm)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *