RealitaKaltim.com TENGGARONG-Upaya Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kutai Kartanegara untuk mempermudah akses nelayan mendapatkan bantuan sarana dan prasarana alat tangkap dan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kutai Kartanegara memperketat penataan administrasi bagi kelompok nelayan lokal.
Tak hanya berfokus pada pembentukan kelompok, Pemkab Kukar juga memasilitasi nelayan dalam mengurus Pas Kecil atau surat tanda kebangsaan untuk kapal dibawah 7 GT secara gratis. Karena, dokumen legalitas pelayaran sangat krusial bagi nelayan kecil agar memiliki izin resmi dan bisa mengakses BBM bersubsidi untuk menunjang kegiatan mencari ikan sehari-hari.
Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap DKP Kukar, Yusha Abdi menjelaskan, upaya penataan kelembagaan kelompok nelayan menjadi kunci sukses dalam pelaksanaan program Nelayan Tangguh yang merupakan manifestasi dari Visi Kukar Idaman Terbaik.
“Selain menyalurkan bantuan, secara intensif kami berikan pembinaan administrasi agar nelayan memahami pentingnya legalitas bagi kelompok nelayan. Langkah ini rutin dilakukan bersama para penyuluh di lapangan,” jelas Yusha kepada media ini, Rabu (7/10/2026).
Disebutkan, hingga saat ini, DKP Kukar mencatat lebih dari 1.000 kelompok nelayan dari berbagai wilayah di Kukar telah terdata dan masuk dalam basis pembinaan resmi. Keberadaan kelompok yang terdaftar itu menjadi pintu masuk utama bagi nelayan, untuk menerima berbagai fasilitas bantuan dari Pemkab Kukar. Seperti bantuan perahu, mesin kapal, hingga sarana alat tangkap moderen.
“Guna memastikan akurasi data penerima bantuan tepat sasaran, DKP Kukar juga mengandalkan pengawasan berjenjang yang melibatkan penyuluh perikanan serta pemerintah desa setempat untuk verifikasi keaktifan setiap kelompok nelayan,” sebutnya. (adv/iIm)
