PENAJAM — Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten PPU. Rakor berlangsung di Kantor Bupati PPU, Kamis (27/11/2025).
Dalam arahannya, Mudyat Noor menekankan pentingnya kinerja kreatif, efisien, dan berorientasi hasil di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“APBD kita tidak mampu menopang seluruh kebutuhan program. Karena itu saya minta inovasi, bukan sekadar rutinitas. Jangan lagi hanya rapat, tapi harus ada hasil yang konkret,” tegas Mudyat Noor, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar.
Mudyat menegaskan bahwa SKPD harus mampu mengenali dan memaksimalkan potensi sektor masing-masing, terutama pada sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata. Ia mengungkapkan bahwa peluang dukungan anggaran dari pemerintah pusat harus dimanfaatkan secara optimal.
Ia mencontohkan program strategis yang saat ini dibangun Pemkab PPU dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Dari Dirjen Perikanan Tangkap, kita diberikan peluang hingga Rp22 miliar. Tinggal kita rumuskan titik-titik prioritas, jangan disia-siakan,” jelasnya.
Mudyat juga menekankan masalah mendasar pada sektor perikanan, yakni ketersediaan es dan bahan bakar solar yang menyebabkan nelayan kerap menjual hasil tangkapan sebelum tiba di Penajam.
“Harga ikan sering tidak berpihak ke nelayan karena mereka menjual hasil tangkapan sebelum sampai Penajam. Kita harus rebut nilai ekonominya,” tambahnya.
Pada sektor pertanian, Mudyat meminta pemetaan program prioritas agar selaras dengan pembiayaan dari kementerian, provinsi, maupun dunia usaha. Ia menegaskan desa harus diarahkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi rakyat.
“Saya ingin desa bukan hanya menghabiskan anggaran, tapi menjadi pusat industri pangan, perikanan, peternakan, dan usaha rakyat,” ujarnya.
Selain itu, digitalisasi desa melalui program Desapedia akan menjadi instrumen modernisasi tata kelola pemerintahan desa. Jika minimal 30 desa mencapai standar digitalisasi, PPU berpotensi memperoleh insentif hingga Rp20 miliar dari BPS.
Mengenai efisiensi anggaran, Mudyat Noor menegaskan bahwa perjalanan dinas, seremonial, dan kegiatan nonteknis akan dikurangi atau dihapus bila tidak berdampak langsung pada masyarakat. Namun, ia memastikan bahwa hak ASN tetap terjaga.
“Tidak ada pemotongan TPP, tapi tolong tunjukkan kinerja. Tidak ada alasan tidak bekerja hanya karena anggaran terbatas,” tegasnya.
Menutup arahannya, Mudyat menegaskan bahwa arah kebijakan pembangunan daerah akan dipusatkan pada tiga sektor utama: industri perikanan, industri pertanian dan peternakan, serta industri pariwisata berbasis lokal.
“Kita tidak akan bangun mall atau proyek glamor. Kita perkuat ekonomi rakyat. Ketika ekonomi masyarakat kuat, APBD kita kecil pun tidak jadi masalah,” tandasnya.
Rakor diakhiri dengan tindak lanjut berupa penyusunan program teknis lintas SKPD sebagai komitmen percepatan pembangunan PPU di tengah tantangan fiskal daerah.
