Hanya Tiga Perusahaan Setor Retribusi TKA, Distransnaker Kukar Kejar Potensi PAD Rp70 juta

RAPAT dan Sosialisasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) berlangsung di Dinas Perumahan dan Permukiman Kukar, Selasa (20/10/2026). (Foto : RK/ILHAM)

RealitaKaltim.com. TENGGARONG-Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Transnaker) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berupaya mengoptimalkan penerimaan daerah dari retribusi penggunaan tenaga kerja asing (TKA), dari 7 (tujuh) perusahaan yang terdata menggunakan 13 TKA, baru 3 (tiga)perusahaan yang tunaikan kewajiban retribusi di Kukar.

Kepala Dinas Transnaker Kukar, Dendy Irwan Fahriza mengatakan hal tersebut menjadi perhatian dalam rapat sosialisasi penggunaan TKA bersama sejumlah perusahaan yang digelar di ruang rapat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kukar, Selasa (20/10/2026).

Menurutnya, pertemuan itu tidak hanya bertujuan mengingatkan perusahaan mengenai kewajiban pembayaran, tetapi juga menggali kendala yang menyebabkan sebagian perusahaan belum setork retribusi.

“Ini momentum untuk mengingatkan sekaligus mengeksplor lebih dalam apa kendala dihadapi perusahaan ketika belum tunaikan kewajiban retribusi penggunaan TKA,” ujarnya.

Ia menjelaskan, tarif retribusi penggunaan TKA senilai 100 dolar Amerika Serikat per orang per bulan. Dengan asumsi kurs Rp18 ribu per dolar AS, kewajiban tersebut setara Rp1,8 juta per orang setiap bulan.

Dendy memperkirakan potensi penerimaan yang dapat dioptimalkan pada sisa tiga bulan 2026 mencapai sekitar Rp70 juta. Karena itu, pihaknya mendorong perusahaan segera menyelesaikan kewajiban tanpa harus menunggu tahun depan.

Ia mengungkapkan, salah satu persoalan yang ditemukan berkaitan dengan pembayaran retribusi di instansi yang tidak sesuai kewenangan. Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI disampaikan Dendy, terkait potensi kehilangan pendapatan daerah, karena perusahaan membayar retribusi ke Kementerian Ketenagakerjaan, padahal lokasi kerjanya berada dalam satu kabupaten, yakni Kukar.

“Kalau penggunaan TKA hanya di satu lokasi dalam satu kabupaten atau kota, pembayarannya di kabupaten atau kota tempat mereka beroperasi. Kalau lintas kabupaten, pembayarannya di provinsi, sedangkan lintas provinsi harus bayar ke Kementerian Ketenagakerjaan RI,” jelasnya.

Transnaker Kukar berharap sosialisasi ini mendorong kepatuhan perusahaan sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah. Pemerintah juga akan menyiapkan koordinasi lintas sektoral di Tahun 2027 untuk perkuat pengawasan penggunaan TKA, dan merumuskan langkah penanganan atas pelanggaran ketentuan. (adv/Ilm)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *