Andalkan Juru Pelihara dan Balai Pelestarian, Solusi Efisiensi Pemeliharaan Cagar Budaya

Foto : Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kukar, M. Saidar

RealitaKaltim.com. TENGGARONG-Keterbatasan anggaran membuat Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) belum dapat melaksanakan program penataan dan pengembangan cagar budaya pada 2026. Meski demikian, pendataan objek bersejarah tetap berjalan, sementara pemeliharaan rutin dilakukan melalui juru pelihara dan koordinasi dengan Balai Pelestarian Kebudayaan.

Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar, M. Saidar mengatakan bahwa efisiensi anggaran menjadi penyebab belum tersedianya kegiatan, khususnya untuk penataan maupun pengembangan cagar budaya tahun ini.

“Untuk tahun ini, sementara belum ada anggaran, karena efisiensi. Namun, kami tetap melakukan pendataan cagar budaya yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara,” ujarnya, Jumat (23/10/2026).

Saidar menjelaskan, juru pelihara yang ditugaskan di sejumlah situs bersejarah saat ini lebih banyak menjalankan tugas kebersihan rutin. Adapun perbaikan bangunan yang mengalami kerusakan memerlukan penanganan khusus dari tenaga ahli.

Menurutnya, perlakuan terhadap cagar budaya tidak dapat dilakukan sembarangan. Karena itu, Disdikbud Kukar berkoordinasi dengan Balai Pelestarian Kebudayaan apabila ditemukan objek yang mengalami kerusakan atau penurunan kondisi.

Salah satu kasus yang dilaporkan ialah bangunan cagar budaya di Loa Hulu yang roboh akibat kondisi bangunan yang telah berusia lebih dari 100 tahun. Disdikbud telah menyampaikan laporan kepada Balai Pelestarian Kebudayaan untuk ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lokasi.

Saidar menyebut, dari sisi perawatan rutin, pemerintah daerah juga memanfaatkan keberadaan juru pelihara di sejumlah situs. Namun, tidak semua lokasi memiliki petugas tersebut, dan tugas mereka saat ini terbatas pada pemeliharaan sederhana.

Di tengah keterbatasan anggaran, Disdikbud Kukar tetap melanjutkan pendataan serta mengandalkan koordinasi dengan pihak yang memiliki keahlian konservasi. Langkah tersebut diperlukan agar kerusakan pada bangunan bersejarah dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur pelestarian cagar budaya.
(adv/ilm)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *