RealitaKaltim.com TENGGARONG-Penurunan kemampuan keuangan daerah menjadi salah satu tantangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam merealisasikan pembangunan dan program Kukar Idaman Terbaik.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri mengungkapkan proyeksi APBD Kukar 2027 diprediksi Rp5,9 triliun hingga Rp6,1 triliun. Angka tersebut jauh menurun dibanding asumsi anggaran yang digunakan saat menyusun visi dan misi pemerintahan.
Ia menjelaskan, APBD Kukar 2023 tercatat Rp11 triliun, meningkat menjadi Rp14 triliun pada 2024 dan Rp12,5 triliun pada 2025. Namun, setelah pemerintahan berjalan, kemampuan anggaran mengalami penurunan signifikan.
“Setelah menjabat, ternyata ada penurunan. APBD 2026 Rp7,9 triliun, tahun depan diprediksi Rp5,9 sampai Rp6,1 triliun,” kata Aulia, Minggu (8/11/2026).
Menurutnya, penurunan pendapatan tersebut otomatis memengaruhi kemampuan belanja daerah. Pemerintah harus lebih cermat membagi anggaran antara kebutuhan rutin organisasi dan pembiayaan pembangunan.
Aulia menyebut, belanja pegawai Kukar saat ini mencapai sekitar Rp2,4 triliun untuk membiayai kurang lebih 18 ribu aparatur sipil negara (ASN), baik PNS maupun PPPK. Komponen tersebut termasuk kebutuhan minimum fiskal yang harus dipenuhi pemerintah daerah.
Di sisi lain, pemerintah juga harus membiayai pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada. Bahkan, penanganan titik-titik longsor di Kukar diperkirakan membutuhkan anggaran lebih dari Rp100 miliar agar kerusakan tidak meluas hingga memutus akses jalan.
“Sekarang isu kita adalah bagaimana mencari sebanyak-banyaknya pendapatan dan bagaimana seoptimal-optimalnya belanja kita,” tegasnya. (adv/ilm)
