PPU.RealitaKaltim.com – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor mendesak pemerintah pusat untuk menaikkan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit bagi daerah penghasil. Pasalnya, beban yang ditanggung PPU akibat aktivitas perkebunan sawit jauh lebih besar dibanding dana yang diterima pemerintah kabupaten setiap tahun.
Mudyat menjelaskan, luasnya areal perkebunan sawit memunculkan berbagai persoalan di lapangan, mulai konflik sosial hingga kerusakan jalan akibat lalu lintas truk pengangkut sawit.
“Perkebunan sawit gunakan wilayah besar dan timbulkan gejolak sosial yang tinggi dibanding tambang batu bara,” kata Mudyat.
Karena itu, dia mengungkapkan bahwa DBH sawit PPU saat ini hanya sekitar Rp2 miliar, nilai yang menurutnya sangat tidak memadai. Sebab, pemerintah daerah hanya mampu memperbaiki jalan yang rusak sepanjang 300 meter, sementara ruas jalan yang rusak akibat kendaraan angkutan sawit mencapai ratusan kilometer.
“Porsinya hanya 8 persen. Idealnya 15 persen DBH untuk daerah penghasil. Karena beban yang kami tanggung luar biasa,” pintanya.
Tak hanya itu, Mudyat juga menyoroti minimnya kontribusi perusahaan sawit kepada daerah. Selain pajak dan pungutan yang langsung diterima pemerintah pusat melalui BPDPKS. Pihaknya juga menilai bahwa hampir tidak ada bentuk tanggung jawab sosial yang sepadan dari perusahaan.
“Kontribusi perusahaan sawit ke daerah hampir tidak ada alias nihil,” tegasnya.
Di tengah pemangkasan anggaran dan terbatasnya ruang fiskal, Pemkab PPU dituntut mencari terobosan untuk menambah pendapatan asli daerah. Banyaknya layanan publik yang perlu diatur ulang, termasuk dukungan jaminan sosial bagi pekerja rentan yang berada dalam rantai industri sawit.
Selain itu, Mudyat juga mengkritik perusahaan sawit yang dinilai enggan berdialog langsung dengan pemerintah daerah. “Kalau dipanggil, yang datang selalu humas. Harusnya pimpinan perusahaan hadir karena, dampaknya ke masyarakat besar,” sebutnya.
Melalui Musyawarah Nasional Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI), Mudyat berharap 164 daerah penghasil sawit bersatu memperjuangkan regulasi yang lebih berpihak kepada daerah.
“Kalau jalan sendiri-sendiri pasti akan berat. Tapi, jika bersama, kita bisa dorong aturan yang lebih adil,” ungkapnya. (Adv)
