PENAJAM. RealitaKaltim.com — Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menindaklanjuti arahan pemerintah pusat terkait penyelarasan program nasional hingga pelaksanaannya di tingkat daerah. Rakor yang dipimpin Bupati PPU, Mudyat Noor, berlangsung di Ruang Rapat Setkab PPU, Jumat (21/11/2025).
Rapat tersebut dihadiri Kapolres PPU AKBP Andreas Alek Danantara, Dandim 0913 PPU Letkol Andika Gassakti, Kepala Kejaksaan Negeri PPU Devi Love Marbuhal Oktaria Hutapea, Ketua Pengadilan Negeri PPU Hartati Ari Suryanawati, Ketua DPRD PPU Raup Muin, Sekda Tohar, serta sejumlah kepala perangkat daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Mudyat memaparkan penyelarasan program Asta Cita Nasional dengan agenda pembangunan daerah, meliputi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pendirian Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, pengendalian inflasi, serta mitigasi terkait cuaca ekstrem.
Menurut Mudyat, Rakor Forkopimda menjadi sarana menguatkan kolaborasi lintas sektor.
“Rakor ini merupakan bentuk keseriusan kita dan wujud kolaborasi dalam memastikan setiap program, baik yang menjadi amanat pemerintah pusat maupun pembangunan daerah, dapat sejalan dan menyentuh langsung masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan perkembangan Program MBG di dua kecamatan, yakni Sepaku dan Penajam. Program yang menjadi Asta Cita ini telah berjalan dengan total 7.257 porsi yang didistribusikan kepada siswa TK/PAUD, SD, SMP, hingga SMA/SMK. Kita berharap progresnya terus bertambah dan mencapai target yang ditentukan.
Terkait pendirian Koperasi Desa Merah Putih, Mudyat meminta perangkat daerah memberikan pendampingan intensif serta memastikan keselarasan regulasi.
“Koperasi Desa Merah Putih menjadi daya dukung dalam menciptakan kemandirian usaha bila dikelola dengan baik dan mampu mengoptimalkan potensi desa,” tambahnya.
Sementara itu, Sekda PPU Tohar melaporkan kesiapsiagaan pemerintah daerah menghadapi potensi bencana akibat cuaca ekstrem. Ia mengungkapkan bahwa BPBD bersama TNI, Polri, dan perangkat Forkopimda telah melakukan pemetaan wilayah berisiko serta simulasi kesiapsiagaan bencana.
“Diperlukan kesiapsiagaan serta pemetaan wilayah yang berpotensi terdampak cuaca ekstrem dalam beberapa waktu ke depan,” ujar Tohar.
Ia menegaskan bahwa seluruh simulasi dan pemeriksaan peralatan penanganan darurat telah melibatkan unsur TNI, Polri, dan BPBD untuk mempercepat respons apabila terjadi bencana.
“Melalui Rakor Forkopimda ini, Pemkab PPU menegaskan komitmen untuk memperkuat koordinasi lintas sektor agar seluruh program dapat berjalan dengan baik,” tutupnya. (adv)
