RealitaKaltim.com TENGGARONG-Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) meminta agar pencatatan dan pembagian penerimaan pajak perusahaan memperhatikan lokasi kegiatan operasional, bukan semata-mata berdasarkan alamat kantor pusat atau tempat faktur diterbitkan.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan sejumlah perusahaan memiliki kantor pusat maupun administrasi pembelian di luar Kukar. Namun, kegiatan usaha penggunaan bahan bakar, dan operasional alat berat berlangsung di wilayah Kukar.
Hal itu disampaikannya saat membuka pemeriksaan administrasi dan lapangan oleh Tim Terpadu Peningkatan PAD Provinsi Kalimantan Timur di Gedung Putri Karang Melenu, Tenggarong Seberang, Senin (16/11/2026).
“Ketika perusahaan beroperasi di wilayah Kutai Kartanegara, maka pajak bahan bakarnya itu haruslah dinikmati oleh Kukar,” tegas Aulia.
Ia mencontohkan, bahan bakar yang dibeli dari tempat penyimpanan di Balikpapan, Sangasanga, atau daerah lain tetap digunakan untuk mendukung aktivitas perusahaan di Kukar.
Begitu pula alat berat yang faktur pembeliannya tercatat di Balikpapan atau Jakarta, tapi digunakan untuk kegiatan pertambangan di Tabang maupun Loa Kulu.
Menurutnya, fasilitas jalan yang digunakan untuk mendukung aktivitas tersebut juga dibangun dan dipelihara menggunakan anggaran daerah Kukar.
Karena itu, Aulia meminta tim terpadu melakukan pemeriksaan secara objektif, transparan, dan terkoordinasi agar hak penerimaan daerah dapat dihitung sesuai ketentuan.
“Kami meminta keadilan. Adil tidak berarti sama rata. Di mana kegiatan tersebut dilaksanakan, di situlah proses perpajakan itu terselenggarakan atau terbayarkan,” ujarnya.
Ia berharap pembenahan tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang terdampak langsung oleh aktivitas perusahaan sekaligus mendukung pembangunan infrastruktur di Kukar. (adv/ilm)
