JAKARTA. REALITAKALTIM.COM — Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor resmi menakhodai Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit (AKPSI) periode 2025–2030. Ia terpilih pada Musyawarah Nasional II AKPSI di Auditorium Kementerian Pertanian RI, Jakarta, Selasa (18/11/2025) kemarin.
Mudyat meraih suara mayoritas, mengungguli dua kandidat lain, yakni Bupati Luwu dan Bupati Mamuju Tengah. Perolehan suara dominan mendapuk Mudyat sebagai formatur untuk menyusun posisi Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum.
“AKPSI harus tampil sebagai organisasi yang kuat dalam memperjuangkan hak-hak kabupaten penghasil sawit di seluruh Indonesia. Yang perlu disoroti selama ini, minimnya kontribusi perusahaan perkebunan sawit terhadap daerah menjadi masalah lama yang dibiarkan,” tegas Mudyat saat sambutan usai terpilih di Munas tersebut.
Tak hanya itu, Mudyat juga menegaskan komitmennya untuk menjadikan daerah penghasil sawit benar-benar memperoleh manfaat. Selain itu, warga di kawasan penghasil sawit juga harus sejahtera dari keberadaan perkebunan sawit.
“Saat ini, kontribusi masih sangat kecil, sementara persoalannya berlapis, mulai konflik sosial, sengketa lahan, kerusakan infrastruktur, hingga retribusi yang bahkan belum diterima sepeser pun,” ungkapnya.
Dia juga menggambarkan situasi “negara dalam negara” karena luasnya wilayah perkebunan sawit dan minimnya kendali daerah atas dampaknya. Karena itu, AKPSI dibentuk untuk memperjuangkan regulasi yang memberikan kepastian pendapatan yang adil bagi daerah penghasil.
“Sawit berbeda dari sektor lain. Luas lahannya bisa mencapai jutaan hektare, tetapi kontribusi ke daerah sangat terbatas. Kita harus berjuang bersama agar potensi sawit benar-benar kembali ke masyarakat,” terangnya.
Mudyat turut menyinggung kondisi di PPU, aktivitas perkebunan dan pabrik sawit turut mengubah struktur tanah dan lingkungan, sehingga berimbas pada pengembangan sektor pertanian pangan. Hal itu dinilai perlu advokasi bersama untuk perjuangkan retribusi tandan buah segar (TBS) serta porsi dana BPDPKS yang lebih berpihak pada daerah produsen.
“Ini bukan tentang siapa ketuanya. Ini tentang menjadikan AKPSI sebagai wadah yang benar-benar membela hak daerah penghasil sawit, agar sawit itu kembali untuk rakyat,” tutupnya.
Munas II AKPSI dirangkaikan peringatan Hari Sawit Nasional dan dihadiri Staf Ahli Mendagri Bidang Aparatur Pelayanan Publik Anwar Harun Damanik, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Bursah Zarnubi, Dirjen Perkebunan Kementan Abdul Roni Angkat, serta puluhan bupati anggota AKPSI dari berbagai daerah di Indonesia. (adv)
