RealitaKaltim.com. TENGGARONG-Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) secara resmi menyiapkan benteng perlindungan ekonomi bagi warga lokal. Penyiapan skema mitigasi itu dilakukan guna merespons dampak rencana pemerintah pusat bakal memangkas subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik nasional.
Langkah antisipasi itu disampaikan Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri sebagai upaya mencegah lonjakan inflasi dan melindungi pendapatan warga kelas menengah ke bawah di seluruh Kukar.
Aulia mengungkapkan, meski porsi penyesuaian subsidi sepenuhnya kewenangan pusat, pihaknya wajib meredam imbas dari kebijakan yang berpotensi melambungkan biaya logistik dan harga pangan di daerah.
“Tugas kita di daerah mengawal imbas yang terjadi, agar tak memicu inflasi berlebihan. Stabilitas pasokan bahan pokok di 20 kecamatan akan kita jamin lewat peran aktif Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), agar daya beli masyarakat tidak tergerus,” ujarnya, Rabu (30/9/2026).
Dia juga menuturkan, menjaga kestabilan angka pendapatan warga menjadi kunci utama Pemkab Kukar dalam mencegah naiknya angka kemiskinan akibat dampak kenaikan tarif energi.
Sebagai langkah solutif jangka panjang, pihaknya akan mendorong Pemerintah Pusat menerapkan sistem kompensasi anggaran yang adil check and balances.
Hasil efisiensi pengalihan subsidi nasional diharapkan dialirkan kembali ke daerah dalam bentuk penguatan sektor produktif seperti pertanian, perikanan, dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
“Kita berharap pengalihan subsidi ke daerah untuk membiayai program produktif, seperti bantuan alat tani, nelayan, dan modal UMKM. Ini akan menjadi daya dorong nyata untuk menopang kesejahteraan warga Kukar di tengah penyesuaian harga energi,” harapnya. (adv/ilm)
