SAMARINDA – Di berbagai sudut Kota Samarinda, keberadaan anak jalanan (anjal) serta gelandangan dan pengemis (gepeng) masih sering terlihat. Meskipun peraturan daerah (Perda) telah diberlakukan, dampak nyata dari kebijakan tersebut masih jauh dari harapan.
Kondisi ini mendapat sorotan dari Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie, yang menilai bahwa implementasi Perda belum berjalan dengan optimal. Lemahnya pengawasan dan ketidaktegasan aparat dianggap sebagai faktor utama yang menyebabkan permasalahan ini terus berulang.
“Aturan sudah ada, tetapi jika tidak diterapkan dengan tegas dan konsisten, efektivitasnya patut dipertanyakan,” ujarnya, Sabtu (22/3/2025).
Penindakan yang dilakukan selama ini dinilai masih bersifat sementara. Razia dan pembinaan singkat kerap dijadikan solusi, tetapi tanpa strategi yang berkelanjutan. Novan menyoroti perlunya evaluasi mendalam terhadap individu yang terjaring razia. Jika mereka adalah orang yang sama, berarti pendekatan yang dilakukan belum memberikan hasil yang signifikan.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Sosial disebut sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penegakan kebijakan ini. Namun, hingga kini, langkah yang diambil dinilai belum mampu mengatasi akar permasalahan.
Pendekatan yang lebih sistematis dan berorientasi pada penyelesaian jangka panjang dinilai menjadi solusi yang perlu diterapkan. Menurut Novan, sekadar menertibkan anjal dan gepeng tanpa memberikan solusi konkret hanya akan membuat mereka kembali ke jalanan.
“Penindakan yang tegas harus diiringi dengan program pembinaan yang berkelanjutan. Jika hanya bersifat formalitas, maka masalah ini akan terus berulang,” tambahnya.
Keberadaan anjal dan gepeng di Kota Samarinda bukan sekadar isu ketertiban, tetapi juga mencerminkan permasalahan sosial yang lebih kompleks. Tanpa kebijakan yang terarah, upaya penanganannya hanya akan menjadi siklus tanpa akhir.
