JAKARTA — Usulan strategis sektor perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), termasuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dan peningkatan infrastruktur pelabuhan perikanan, mendapat respon positif dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dukungan tersebut disampaikan dalam audiensi resmi yang digelar di Jakarta, Selasa (25/11/2025).
Bupati PPU Mudyat Noor menyampaikan bahwa PPU memiliki potensi perikanan tangkap dan budidaya yang besar serta telah ditetapkan sebagai kawasan Minapolitan berdasarkan Keputusan Menteri KKP No. 35/2013. Namun, ia menilai pemanfaatan potensi belum sebanding dengan tingkat kesejahteraan nelayan.
“Potensi perikanan kami membentang sepanjang garis pantai 272 kilometer, namun belum berbanding lurus dengan kesejahteraan nelayan,” ujar Mudyat Noor.
Dalam pertemuan tersebut, Pemkab PPU secara resmi mengusulkan sejumlah program prioritas, antara lain pengembangan infrastruktur Pelabuhan Perikanan (PPI) Api-Api, revitalisasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dikelola Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) di delapan titik strategis, serta pembangunan breakwater di Sungai Nenang untuk mendukung keselamatan pelayaran nelayan.
Mudyat menegaskan bahwa usulan tersebut bertujuan memperkuat tata niaga hasil perikanan, meningkatkan akses pemasaran, dan mempercepat pemberdayaan ekonomi nelayan. “Kami ingin memastikan agar hasil laut tidak hanya bernilai jual tinggi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi peningkatan ekonomi keluarga nelayan,” tegasnya.
Audiensi dipimpin Dirjen Perikanan Tangkap KKP Komjen Pol (Purn.) Lotharia Latif. Ia menilai PPU berpeluang besar masuk dalam program percepatan pembangunan KNMP yang menjadi salah satu prioritas nasional KKP.
“Sampai 2025 ini, dari target 100 titik KNMP, baru 65 yang disetujui. Pada 2026 target meningkat menjadi 1.000 titik. Kami berharap PPU dapat mengusulkan semua titik potensial yang dimiliki,” ujar Lotharia.
Ia menambahkan bahwa usulan pembangunan breakwater dan fasilitas teknis lainnya dapat dipertimbangkan sepanjang memenuhi persyaratan dan kebutuhan nelayan lokal.
Menindaklanjuti dukungan KKP, Mudyat menyampaikan komitmen percepatan penyusunan proposal dan dokumen teknis. “Saya berharap seluruh SKPD teknis segera menindaklanjuti agar KKP dapat memproses sesuai ketentuan,” katanya, seraya menyebutkan bahwa DPRD turut dilibatkan dalam pengawasan program.
Audiensi juga dihadiri anggota DPRD PPU Sujiati dan Tohiron, Kepala Dinas Perikanan, Rozihan Azwad, serta Sekretaris Bapelitbang Ade Embongbulan.
