SAMARINDA – Hamparan sawah di pinggiran Kota Samarinda masih bertahan di tengah gempuran pembangunan. Wilayah seperti Makroman, Lempake, dan Bantuas menjadi saksi bisu bahwa pertanian masih memiliki peran penting dalam menopang ketahanan pangan kota. Namun, keberadaannya justru semakin tersisih akibat minimnya perhatian dari pemerintah daerah.
Meskipun Samarinda lebih dikenal sebagai kota jasa dan perdagangan, lahan-lahan pertanian yang tersisa berpotensi besar untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor beras. Jika dikelola dengan baik, harga bahan pangan di pasaran bisa lebih stabil. Namun, realitas di lapangan menunjukkan sebaliknya.
Kurangnya penyuluh pertanian menjadi salah satu kendala utama. Para petani yang masih bertahan di sektor ini tidak mendapatkan pendampingan optimal untuk meningkatkan hasil produksi mereka. Tanpa edukasi dan inovasi pertanian yang memadai, potensi yang ada tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Andi Saharuddin, menyoroti kurangnya fasilitas bagi penyuluh pertanian sebagai hambatan besar dalam pengembangan sektor ini. Menurutnya, tanpa dukungan yang memadai, tugas mereka dalam mendampingi petani akan sulit berjalan dengan optimal.
“Bagaimana mereka bisa bekerja maksimal jika mobilitas saja masih menjadi kendala? Penyuluh sangat dibutuhkan untuk membimbing petani dalam menerapkan teknologi pertanian yang lebih baik,” ungkapnya, Selasa (18/03/2025).
Penyuluh pertanian tidak hanya bertugas memberikan pendampingan, tetapi juga menjadi jembatan antara petani dan pemerintah dalam hal pengelolaan sumber daya, akses bantuan, serta penerapan metode pertanian modern. Sayangnya, tanpa kendaraan dinas atau fasilitas transportasi yang layak, jangkauan mereka terbatas dan program pendampingan tidak bisa berjalan dengan maksimal.
Selain kendala penyuluhan, alih fungsi lahan menjadi ancaman lain bagi sektor pertanian di Samarinda. Seiring pesatnya pembangunan infrastruktur dan perumahan, lahan-lahan subur yang sebelumnya digunakan untuk bertani kini beralih fungsi menjadi kawasan permukiman dan industri.
Fenomena ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. Jika dibiarkan tanpa kebijakan yang jelas, ketahanan pangan di Samarinda akan semakin lemah. Harga beras dan bahan pangan lainnya bisa terus melonjak akibat minimnya produksi lokal.
Melihat kondisi ini, DPRD Samarinda mendesak pemerintah kota untuk tidak hanya berfokus pada sektor jasa dan perdagangan. Menurut Andi Saharuddin, sektor pertanian juga harus menjadi prioritas agar ketahanan pangan dapat terjaga.
“Jangan hanya sibuk mengembangkan sektor jasa tanpa memperhatikan pertanian. Jika ingin ketahanan pangan kuat, kebijakan yang mendukung pertanian harus diperkuat,” tegasnya.
