Penajam-https://realitakaltim.com – Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Jamaluddin, meminta agar kebijakan pembatasan angkutan kendaraan di Desa Gunung Mulia, Kecamatan Babulu, segera dievaluasi. Kebijakan ini, menurut Jamal, berisiko merugikan petani sawit yang sangat bergantung pada akses jalan untuk mengangkut hasil panen mereka ke pasar.
Jamal menegaskan bahwa pembatasan angkutan kendaraan besar, seperti truk pengangkut sawit, dapat berdampak serius bagi petani. Jika hasil panen sawit tidak segera diangkut, buah sawit yang telah dipanen bisa cepat busuk dan mengurangi nilai jualnya. “Jika sawit tidak segera diambil karena pembeli dilarang masuk, buahnya bisa busuk. Kebijakan ini perlu dievaluasi ulang agar tidak menimbulkan masalah di lapangan,” ujar Jamal.
Menurut Jamal, infrastruktur jalan di Kecamatan Babulu, termasuk di Desa Gunung Mulia, sudah cukup baik dan mampu menahan beban kendaraan berat. Beberapa ruas jalan telah menggunakan konstruksi rigid beton yang lebih tahan lama dan dapat mendukung kendaraan besar. “Jalan-jalan di Babulu, termasuk yang menggunakan rigid beton, seharusnya sudah bisa menahan kendaraan besar. Infrastruktur sudah memadai untuk mengakomodasi angkutan berat,” ungkapnya.
Jamal mengusulkan agar kebijakan pembatasan kendaraan tidak diambil secara terburu-buru tanpa mempertimbangkan kondisi jalan yang sudah memadai. Ia menekankan pentingnya mengkaji ulang kebijakan tersebut dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, khususnya petani yang akan merasakan dampak langsung dari pembatasan ini.
Jika kekhawatiran terkait kerusakan jalan menjadi alasan pembatasan akses, Jamal menyarankan untuk meningkatkan kualitas jalan dengan menggunakan material rigid beton yang lebih tahan lama dan mampu menahan beban kendaraan besar tanpa mengalami kerusakan. “Jika khawatir jalan rusak, lebih baik usulkan peningkatan kualitas jalan menjadi rigid beton yang lebih tahan lama,” kata Jamal.
Jamal menekankan bahwa kebijakan pembatasan kendaraan harus selalu memperhatikan keseimbangan antara perlindungan infrastruktur dan kebutuhan ekonomi warga, terutama petani yang bergantung pada akses transportasi untuk hasil pertanian mereka. Ia berharap agar pemerintah desa dan pihak terkait dapat mengevaluasi kembali kebijakan ini agar tidak merugikan warga yang sudah mengandalkan jalan tersebut untuk mengangkut hasil pertanian mereka.
“Kebijakan ini perlu ditinjau agar tidak menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Kita harus memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat mendukung kebutuhan ekonomi warga, terutama petani sawit,” tutup Jamal.
Dengan evaluasi yang bijaksana, diharapkan kebijakan pembatasan kendaraan dapat disesuaikan dengan kebutuhan warga desa dan potensi infrastruktur yang ada.(*Ihsn)
(Adv)
