Penajam, https://realitakaltim.com/ – Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Jamaluddin, memberikan tanggapan terkait kebijakan pembatasan tinggi kendaraan maksimal tiga meter yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Gunung Mulia, Kecamatan Babulu. Kebijakan ini diberlakukan sebagai upaya untuk melindungi kondisi jalan agar tidak cepat rusak. Namun, Jamal menilai pembatasan tersebut perlu ditinjau kembali demi kepentingan warga desa.
Jamaluddin mengakui bahwa pemerintah desa memiliki hak otonom dalam mengelola wilayahnya, termasuk dalam hal pemeliharaan infrastruktur. “Pemerintah Desa memang berwenang membuat kebijakan untuk melindungi jalan dari kerusakan,” ujar Jamal, mengapresiasi langkah desa dalam menjaga kualitas infrastruktur.
Namun, ia juga menyarankan agar kebijakan tersebut diselaraskan dengan regulasi yang lebih tinggi, baik dari tingkat kabupaten maupun provinsi. Menurutnya, tanpa adanya dukungan dari peraturan yang lebih luas, pembatasan tersebut dapat menimbulkan dampak negatif bagi warga yang menggantungkan hidup dari sektor ekonomi lokal.
Jamal menegaskan bahwa banyak kendaraan besar melintasi Desa Gunung Mulia untuk kepentingan ekonomi, khususnya dalam distribusi hasil pertanian, seperti sawit. Pembatasan akses kendaraan besar, seperti truk pengangkut sawit, berisiko merugikan petani dan warga desa yang bergantung pada kegiatan ekonomi tersebut.
“Jika pembatasan ini menghalangi tengkulak atau pembeli sawit untuk masuk ke desa, maka masyarakat yang akan dirugikan. Banyak warga yang menggantungkan pendapatan mereka dari hasil pertanian, terutama sawit,” jelas Jamal.
Untuk itu, Jamal mengusulkan agar kebijakan pembatasan kendaraan tersebut ditinjau ulang, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan infrastruktur dan kepentingan ekonomi warga setempat. Ia mengingatkan pentingnya dialog antara pemerintah desa, warga, dan pihak terkait untuk mencari solusi yang adil dan menguntungkan semua pihak.
“Kebijakan ini perlu dipertimbangkan kembali. Kita harus menemukan jalan tengah antara menjaga infrastruktur jalan dan mendukung ekonomi warga yang sebagian besar bergantung pada aksesibilitas kendaraan besar untuk transportasi hasil pertanian mereka,” ungkap Jamal.
Jamal berharap agar pihak pemerintah desa dapat melibatkan lebih banyak pihak dalam pembahasan kebijakan ini, agar keputusan yang diambil dapat mengakomodasi kebutuhan semua pihak. Menurutnya, kebijakan yang melibatkan kepentingan ekonomi warga harus dibuat dengan cermat, agar tidak merugikan pihak yang bergantung pada sektor-sektor tertentu, seperti pertanian.
“Kita perlu solusi yang menguntungkan semua pihak, bukan hanya mengutamakan satu aspek saja. Pemerintah desa harus mempertimbangkan dampak ekonomi terhadap warga, sementara tetap menjaga kualitas jalan,” tutup Jamal.
Dengan adanya pembahasan yang lebih mendalam dan solusi yang seimbang, Jamal yakin kebijakan yang diterapkan akan lebih bermanfaat bagi seluruh masyarakat Desa Gunung Mulia.(*Ihsn)
(Adv)
