SAMARINDA. RealitaKaltim.com- Pemangkasan atau efisiensi anggaran dilakukan pemerintah pusat menjadi perhatian pemerintah daerah di seluruh Indonesia, yakni pemotongan dana Transfer Pusat ke Daerah (TKD), tak terkecuali Kota Samarinda. Pasalnya, hampir seluruh daerah kini khawatir dengan kebijakan efisiensi fiskal nasional yang diyakini berimbas terhadap transfer dana ke daerah.
Kota Samarinda tak luput dari bayang-bayang efisiensi anggaran. Bahkan, akibat ketergantungan fiskal terhadap dana transfer pusat yang cukup besar membuat dampak tak terelakkan. Namun, kondisi keuangan Kota Samarinda masih berada pada jalur aman, karena ditopang tren positif Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim menilai kebijakan efisiensi merupakan konsekuensi yang tak bisa dihindari. Sebab, tak hanya pemerintah pusat, tetapi pemerintah daerah di Indonesia harus menyesuaikan diri dengan efisiensi anggaran tersebut.
“Karena pusat saat ini melakukan efisiensi, otomatis berdampak pada transfer dana ke daerah. Karena itu, daerah harus ikut lakukan efisiensi,” kata Abdul Rohim saat diwawancarai Kamis, (21/08/2025) lalu.
Meski demikian, Rohim menegaskan kondisi fiskal Samarinda relatif aman. Postur PAD terus menunjukkan tren positif, sehingga penurunan dana transfer pusat seharusnya tidak berimbas besar pada proyek strategis.
“Memang tidak naik signifikan, tapi PAD selalu di atas target. Seharusnya bisa mencapai 40 persen,” sebutnya.
Dalam rancangan APBD Kota Samarinda Tahun 2026, target PAD ditetapkan Rp1,2 triliun. Rohim menekankan, karena itu pihaknya akan memastikan penyusunan APBD tetap selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), agar belanja daerah benar-benar mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.
“Sudah saatnya kita mengurangi ketergantungan dengan pusat. Jangan sampai seperti yang dialami Pemkab Pati,” tegas Rohim.
Hal senada disampaikan anggota Banggar lainnya, Iswandi. Ia menilai momentum ini harus menjadi pelajaran bagi Pemkot Samarinda untuk memaksimalkan PAD.
Menurutnya, masih ada potensi PAD yang belum tergarap optimal, salah satunya dari retribusi parkir kendaraan.
“Peluang yang ada itu dimaksimalkan dulu. Jangan menambah objek baru kalau yang ada belum dikelola maksimal,” katanya.
Iswandi menegaskan, persoalan efisiensi anggaran akan terus menghantui daerah yang masih terlalu bergantung pada pusat. Karena itu, Samarinda perlu serius memperkuat PAD agar tidak terus-terusan terimbas.
Sebelumnya, Sekretaris Kota Samarinda sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Hero Mardanus mengatakan pemotongan dana TKD membuat TAPD harus kembali memutar otak menentukan skala prioritas dalam pembiayaan kegiatan.
Selain efisiensi, Pemkot juga berupaya menggenjot PAD, salah satunya dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). “Tidak akan berlebihan seperti kasus di Pati (Jawa Tengah),” tutup Hero. (ADV DPRD SMR)
