SAMARINDA – Rencana efisiensi anggaran yang diusulkan oleh pemerintah pusat menimbulkan kekhawatiran di kalangan anggota DPRD Kota Samarinda. Salah satu yang memberikan tanggapan kritis adalah Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, yang menilai kebijakan tersebut berpotensi menghambat berbagai program pembangunan di daerah, terutama di sektor pendidikan.
Kebijakan yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2025 ini mencakup pengelolaan anggaran untuk berbagai program, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, menurut Samri, pemotongan anggaran yang dilakukan dalam rangka efisiensi justru bisa memperburuk kondisi perekonomian daerah dan mengorbankan program-program yang lebih mendesak.
“Kami melihat ada dampak yang cukup besar jika anggaran ini dipangkas. Program-program penting bisa terganggu, khususnya di bidang pendidikan yang seharusnya menjadi prioritas utama,” ungkapnya, Jumat (21/3/2025).
Lebih lanjut, politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyoroti efektivitas program MBG yang hanya mengalokasikan anggaran sekitar Rp10 ribu hingga Rp15 ribu per porsi makanan. Ia menilai bahwa dana tersebut belum tentu mampu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat secara optimal.
Alih-alih mempertahankan program MBG, Samri berpendapat bahwa dana yang tersedia lebih baik dialihkan untuk pendidikan gratis, yang dinilai lebih mendesak dan berkelanjutan. Menurutnya, masyarakat, terutama mahasiswa, lebih membutuhkan akses pendidikan yang lebih terjangkau dibandingkan bantuan makanan yang sifatnya hanya sementara.
“Kami ingin melihat anggaran digunakan secara tepat. Jangan sampai kebijakan ini justru menciptakan masalah baru, sementara kebutuhan dasar masyarakat di sektor pendidikan masih belum terpenuhi,” tambahnya.
Sebagai langkah tindak lanjut, DPRD Kota Samarinda berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan ini agar kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas. Diharapkan, keputusan yang diambil tidak hanya mempertimbangkan efisiensi anggaran, tetapi juga dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan.
