Penajam – https://realitakaltim.com – Komisi II DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Thohiron, menyerukan pentingnya reforma agraria yang adil dan transparan dalam pembangunan Bandara Very-Very Important Person (VVIP). Proyek yang termasuk dalam kategori Proyek Strategis Nasional (PSN) ini memerlukan perhatian khusus terhadap hak-hak masyarakat, khususnya yang lahannya terdampak.
Thohiron menegaskan bahwa administrasi lahan yang terlibat dalam proyek harus dilakukan dengan pendekatan yang jelas dan sah untuk menghindari potensi konflik di masa depan. “Reforma agraria memang perlu dilakukan, tetapi harus ada kepastian administrasi yang clean and clear. Ini penting agar tidak ada permasalahan hukum di kemudian hari,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya penggantian lahan yang adil bagi masyarakat terdampak. Menurutnya, kompensasi yang diberikan harus setara atau bahkan lebih baik dari luasan dan kualitas lahan yang hilang. “Jika seorang warga memiliki 10 hektar tanah, maka penggantian harus sesuai dengan luasan tersebut atau bahkan lebih baik. Jangan sampai masyarakat dirugikan akibat pengurangan luas atau kualitas lahan,” tegasnya.
Thohiron menggarisbawahi bahwa hak masyarakat harus menjadi prioritas utama, meskipun proyek ini memiliki skala nasional. Ia juga mencontohkan wilayah-wilayah seperti Kelurahan Pantai Lango, Gersik, dan Jenebora, yang lahan pertaniannya terdampak, sebagai perhatian utama dalam kebijakan kompensasi. “Tanah yang sudah puluhan tahun dikuasai masyarakat harus mendapatkan penggantian yang benar-benar clean and clear,” tambahnya.
Lebih lanjut, Thohiron mengingatkan pemerintah agar lahan pengganti tidak hanya sepadan secara luas tetapi juga berkualitas dan mudah diakses. Ia menekankan bahwa lahan pengganti harus memiliki infrastruktur yang memadai agar tidak menambah beban bagi masyarakat terdampak. “Kompensasi yang diberikan harus benar-benar memadai, baik dari segi kualitas maupun aksesibilitas. Pemerintah harus mampu melihat kebutuhan masyarakat ini secara jelas,” ungkapnya.
Sebagai politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Thohiron mengingatkan pemerintah untuk tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. “Negara wajib menghargai rakyatnya. Tidak seharusnya warga dipaksa menerima kompensasi yang tidak sesuai dengan hak mereka, meskipun proyek ini adalah bagian dari PSN,” tutupnya.
Pernyataan ini mencerminkan komitmen DPRD PPU untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur vital seperti Bandara VVIP dapat dilaksanakan tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat. Thohiron berharap pelaksanaan reforma agraria dalam proyek ini dapat menjadi contoh bahwa pembangunan nasional tetap dapat dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kesejahteraan.
