PENAJAM — Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, menyampaikan sejumlah tantangan krusial yang masih membayangi Kabupaten PPU, terutama terkait ketimpangan pembangunan dan penurunan kemampuan fiskal daerah. Hal tersebut ia sampaikan dalam kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Peningkatan Pendapatan Negara (PPN) Komisi XII DPR RI di Balikpapan, Rabu (26/11/2025).
Dalam kesempatan itu, Mudyat menyoroti ketidakmerataan pembangunan antara Pulau Jawa dan wilayah Kalimantan Timur, termasuk Kabupaten PPU yang kini menjadi daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, kondisi infrastruktur di Kalimantan Timur sangat tidak sepadan dengan kontribusinya terhadap pendapatan negara.
“Kalau kita lihat pembangunan jalan di Pulau Jawa itu bertingkat-tingkat. Di Kaltim jangankan bertingkat, menyambung jalan saja susah,” ujarnya.
Bupati menilai situasi tersebut tidak adil mengingat Kalimantan Timur menjadi salah satu penyumbang terbesar pendapatan negara dari sektor sumber daya alam. Ia bahkan mengungkapkan bahwa kemampuan fiskal PPU justru menurun setelah daerah tersebut menjadi penyangga IKN.
“APBD kami tahun lalu masih di angka Rp2,7 triliun, namun kini hanya tersisa 1,3 triliun. Kondisi ini sangat memukul daerah,” tambahnya.
Dengan kondisi tersebut, Mudyat meminta Komisi XII DPR RI menjadi penyambung aspirasi daerah, khususnya terkait perbaikan kebijakan transfer ke daerah (TKD) dan sistem pembagian dana bagi hasil (DBH).
“Kami berharap dana bagi hasil dapat kembali diberikan secara proporsional kepada daerah penghasil, termasuk Kalimantan Timur,” tegasnya.
Selain DBH, ia juga mengusulkan agar pemerintah pusat memberikan dukungan pembiayaan infrastruktur berbasis kompensasi lingkungan. Hal ini mengingat dampak ekologis yang dihasilkan dari eksploitasi sumber daya alam di Kalimantan Timur.
Tidak hanya berbicara soal infrastruktur dan fiskal, Mudyat turut menyinggung kondisi sektor perikanan di PPU yang dinilai berpotensi besar namun belum memberikan kesejahteraan bagi nelayan.
“Potensi nelayan di PPU luar biasa, tetapi kondisinya masih jauh dari layak dengan harga yang sangat murah,” jelasnya.
Ia berharap pemerintah pusat turut mendukung program pengembangan fasilitas perikanan seperti pelabuhan perikanan, cold storage, serta sistem tata niaga hasil laut yang lebih berkeadilan.
Menutup penyampaiannya, Mudyat menegaskan perlunya perhatian lebih dari pemerintah pusat terhadap Kalimantan Timur dan Kabupaten PPU.
“Kami tidak meminta banyak, hanya ingin keadilan. Karena Kalimantan Timur termasuk Kabupaten PPU sudah memberi banyak kepada negara,” tutupnya.
