JAKARTA. RealitaKaltim.com — Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2025 yang digelar Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta, Rabu (19/11/2025).
Acara bertema “ASN Bergerak Bersama Wujudkan Asta Cita” tersebut mempertemukan pejabat nasional dan daerah untuk memperkuat arah reformasi aparatur sipil negara (ASN) yang sejalan dengan delapan agenda pembangunan nasional.
Rakornas ini menjadi wahana konsolidasi, terutama dalam mempercepat pelaksanaan Asta Cita melalui penguatan peran ASN yang profesional, adaptif, serta responsif terhadap perubahan kebutuhan layanan publik.
Usai mengikuti rangkaian arahan, Bupati Mudyat Noor menegaskan bahwa momentum Rakornas menjadi pengingat penting bagi pemerintah daerah mengenai tuntutan baru yang harus dijawab oleh para aparatur.
“Arahan nasional yang disampaikan BKN harus menjadi pegangan kita. ASN di PPU harus bergerak lebih cepat, lebih responsif, dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan,” ujar Mudyat.
Ia menekankan bahwa birokrasi tidak boleh lagi terjebak pada pola kerja lama. Transformasi harus dilakukan secara nyata dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Daerah harus siap. Kita ingin memastikan reformasi ASN benar-benar berdampak bagi masyarakat, bukan hanya konsep di atas kertas,” tegasnya.
Mudyat juga menambahkan bahwa PPU, sebagai wilayah yang bersinggungan langsung dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), harus memiliki aparatur yang siap menghadapi tantangan baru.
“Posisi strategis PPU menuntut ASN kita bekerja lebih progresif. Kita tidak boleh tertinggal dari dinamika perubahan di sekitar kita,” tambahnya.
Dalam arahannya pada Rakornas, Kepala BKN, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, menegaskan bahwa manajemen ASN harus dibangun dengan pengelolaan berbasis data, manajemen talenta, dan tata kelola yang fleksibel. Ia menekankan pentingnya ASN yang mampu menjawab tantangan sektor publik, termasuk pangan, pelayanan sosial, dan digitalisasi.
Rakornas Kepegawaian 2025 dihadiri para gubernur, bupati/wali kota, pimpinan instansi vertikal, serta sejumlah tokoh nasional. Beberapa pembicara utama berasal dari lembaga pusat, seperti Ketua Komisi II DPR RI, Menteri Pertanian, dan Menteri Sosial. (adv)
