Indeks

Bapenda Kukar Bidik Tambahan PAD dari Retribusi 13 Tenaga Kerja Asing

Foto: Kabid Pembukuan dan Pelaporan Bapenda Kukar, M. Tauhid.

RealitaKaltim.com TENGGARONG-Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berupaya mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi penggunaan tenaga kerja asing (TKA). Berdasarkan data yang diungkap dalam sosialisasi bersama Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kukar, terdapat 13 TKA yang bekerja di satu lokasi dalam wilayah Kukar, dan berpotensi menjadi sumber penerimaan daerah.

Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan Bapenda Kukar, M. Tauhid mengatakan retribusi penggunaan TKA merupakan salah satu potensi pendapatan yang perlu digali lebih maksimal. Selain menambah penerimaan daerah, langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya menindaklanjuti temuan pemeriksaan.

“Ini merupakan salah satu potensi penerimaan kita yang perlu digali karena cukup menjanjikan dalam upaya meningkatkan PAD. Ada dua tujuan, yakni menyelesaikan tindak lanjut BPK dan memaksimalkan potensi yang ada di Kukar, terutama dari sektor tenaga kerja asing,” ujar Tauhid, Selasa (20/10/2026).

Ia menjelaskan, tarif retribusi penggunaan TKA ditetapkan sebesar 100 dolar Amerika Serikat per orang per bulan, pembayaran dilakukan di muka sesuai ketentuan yang berlaku, penerimaan masuk ke daerah berdasarkan cakupan lokasi kerja TKA tersebut.

Untuk TKA yang bekerja di satu lokasi dalam wilayah Kukar, retribusinya menjadi hak pemerintah kabupaten, penggunaan TKA lintas kabupaten menjadi kewenangan provinsi, sedangkan yang lintas provinsi dipungut pemerintah pusat.

Tauhid menyebutkan, pada tahun ini penerimaan dari dua TKA telah mencapai sekitar Rp42 juta, apabila seluruh TKA yang tercatat memenuhi kewajiban retribusi sesuai ketentuan, potensi penerimaan daerah masih dapat ditingkatkan.

“Yang tercatat dari pembahasan ini ada 13 orang yang bekerja di satu lokasi di Kukar. Ini yang perlu kita optimalkan potensinya,” jelasnya.

Bapenda Kukar berharap pendataan dan koordinasi dengan perusahaan dapat terus diperkuat agar seluruh potensi retribusi yang menjadi hak daerah dapat teridentifikasi dan dipungut sesuai aturan. (adv/Ilm)

Exit mobile version