Anjal dan Rumah Singgah, ‘PR’ yang belum Tuntas di Samarinda

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronie

SAMARINDA – Persoalan anak jalanan di Kota Samarinda kembali menjadi perhatian serius Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronie yang menilai bahwa upaya penanganan masalah klasik tersebut belum maksimal. Karena kurangnya pendekatan komprehensif dan minimnya dukungan anggaran di pemerintah daerah.

Menurut Novan, keberadaan rumah singgah sebagai tempat penampungan anak jalanan tidak akan berjalan efektif tanpa didukung sistem yang memadai, mulai dari fasilitas, tenaga pendamping, hingga pemenuhan kebutuhan dasar anak.

“Penanganan masalah ini tidak bisa dilakukan setengah hati. Kita perlu pastikan anggaran untuk makan, petugas, hingga tempat tinggal itu tersedia. Semua harus dirancang dengan matang,” katanya.

Ia menekankan bahwa program penanganan anak jalanan harus benar-benar berdampak. Bila tidak, justru berisiko menjadi pemborosan anggaran dan gagal mengatasi masalah inti.

“Kalau program hanya formalitas tanpa hasil nyata, percuma. Anak-anak ini bisa kembali ke jalan dalam waktu singkat. Akhirnya buang-buang anggaran,” ujarnya.

Novan mendorong Pemkot Samarinda segera melakukan evaluasi terhadap program yang ada, dan menyarankan pendekatan yang lebih menyentuh akar persoalan, mengingat latar belakang anak jalanan yang sangat kompleks.

“Solusinya harus dimulai dari memahami masalah secara utuh. Ini bukan soal anak ditampung lalu selesai. Banyak diantara mereka berasal dari keluarga bermasalah atau bahkan jadi korban eksploitasi,” jelasnya.

Selain itu, Novan juga menegaskan pentingnya peran aparat penegak hukum. Jika ditemukan indikasi eksploitasi anak oleh pihak keluarga atau orang dewasa lain, maka harus ada tindak lanjut hukum sesuai aturan berlaku.

“Eksploitasi anak adalah tindak pidana. Kita punya dasar hukumnya, dan aparat harus bergerak. Polisi juga punya tanggung jawab dalam hal ini,” tegas Novan.

Ia menyoroti respons pemerintah daerah yang sering kali reaktif dan kurang antisipatif. Menurutnya, pemerintah seharusnya bertindak sebelum terjadi kasus besar yang memicu perhatian publik.

“Jangan menunggu tragedi. Kita tahu persoalan ini terus berulang. Begitu satu selesai, yang lain muncul lagi. Ini masalah sosial yang perlu dikelola secara sistematis,” ujarnya. (ADV DPRD SMR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *