SAMARINDA – Menyikapi informasi yang menyebut bahwa Kota Samarinda masuk dalam lima besar pengelolaan sampah terburuk di Indonesia, Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Muhammad Andriansyah mengaku bahwa informasi tersebut tidak dapat dijadikan acuan resmi, tanpa adanya data sah dari pemerintah pusat.
Menurutnya, DPRD Kota Samarinda belum menerima indikator atau dokumen resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait penilaian tersebut.
“DPRD belum menerima data resmi soal indikator penilaian,” tegasnya, Jumat (4/7/2025) lalu.
Andriansyah mengaku saat ini sistem pengelolaan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) masih menggunakan metode ‘open dumping’. Namun, disebutkan pula bahwa pemerintah kota telah mengambil langkah awal menuju sistem yang lebih moderen dan ramah lingkungan.
“Wali kota sudah menyampaikan secara bertahap ada peralihan sistem,” ujarnya.
Pemerintah telah mengumumkan rencana pembangunan insinerator di setiap kecamatan sebagai bagian dari upaya menyelesaikan permasalahan volume sampah yang terus meningkat.
Andriansyah juga menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal program pengelolaan sampah agar sesuai rencana. Diharapkan, perubahan itu tidak hanya berdampak secara teknis, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi warga.
“Kami pastikan program pengelolaan sampah terus berlanjut. Sehingga sampah benar-benar ditangani dengan baik,” harapnya. (ADV DPRD SMR)
