SAMARINDA – Rencana pengangkatan calon pegawai negeri sipil yang telah lama dinantikan mengalami penundaan. Badan Kepegawaian Negara mengumumkan bahwa proses tersebut tidak akan dilakukan sesuai jadwal semula dan baru akan dilaksanakan pada Oktober mendatang.
Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, terutama calon pegawai yang telah mengundurkan diri dari pekerjaan lama mereka. Beberapa di antara mereka bahkan sudah menyewa tempat tinggal di lokasi tugas, dengan harapan bisa segera bekerja sebagai aparatur sipil negara.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menyayangkan kebijakan tersebut. Ia menilai bahwa keputusan ini telah merugikan banyak orang yang telah berkorban demi status sebagai pegawai negeri.
“Pemerintah seharusnya melakukan kajian mendalam sebelum mengeluarkan kebijakan seperti ini. Jangan sampai keputusan yang diambil berubah-ubah dan membuat banyak orang dirugikan,” ujarnya, Selasa (18/3/2025).
Menurut Samri, dampak dari penundaan ini bukan hanya sebatas ketidakpastian pekerjaan, tetapi juga kondisi ekonomi para calon pegawai.
“Banyak dari mereka yang kini menganggur dalam waktu yang tidak sebentar. Apalagi, ini bertepatan dengan momen Lebaran, di mana pengeluaran biasanya meningkat,” tambahnya.
Di Samarinda, fokus utama pemerintah daerah saat ini adalah menyelesaikan pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Samri menegaskan bahwa DPRD dan Pemerintah Kota Samarinda telah bersepakat untuk mendahulukan proses ini sebelum membuka kembali formasi calon pegawai negeri sipil.
“Setiap tahun, ada sekitar dua ratus hingga lima ratus pegawai negeri yang pensiun di Samarinda. Oleh karena itu, tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang sudah direkrut harus segera diangkat menjadi pegawai tetap,” jelasnya.
Samri juga memastikan bahwa keputusan ini telah dibahas bersama dengan badan kepegawaian daerah serta instansi terkait.
“Kami berharap kebijakan yang diambil ke depan lebih terencana dan tidak merugikan pihak mana pun,” pungkasnya.
