Samarinda – Fenomena buzzer dalam dunia politik terus menjadi perhatian karena dinilai semakin tak terkendali. Keberadaan mereka dikhawatirkan menghambat kebebasan berpendapat serta mengancam ruang demokrasi yang sehat.
Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Adnan Faridhan, menyoroti pola kerja buzzer yang kini lebih agresif dalam membentuk opini publik. Menurutnya, keberadaan mereka sebenarnya bukan hal baru, tetapi belakangan ini sering dimanfaatkan untuk menyerang pihak-pihak yang mengkritik kebijakan pemerintah.
“Kritik seharusnya menjadi bagian penting dalam sistem demokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Kritik kerap dibungkam melalui serangan narasi negatif yang disebarkan oleh buzzer,” ujarnya, Selasa (18/3/2025).
Ia menambahkan bahwa keberadaan buzzer yang masif di media sosial dapat mempersempit ruang bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pandangan kritis. Padahal, keterlibatan aktif publik dalam menyuarakan pendapatnya merupakan elemen penting dalam menjaga keseimbangan demokrasi.
Lebih lanjut, Adnan mengutip pernyataan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, yang menegaskan bahwa seseorang tidak perlu takut terhadap kritik selama tidak melakukan kesalahan.
“Kalau kita benar, kenapa harus takut? Seperti yang sering disampaikan Pak Gubernur, kalau bersih kenapa harus risih?” tuturnya.
Sebagai politikus Partai Golkar, ia berharap agar pemerintah dapat memastikan kebebasan berpendapat tetap terjamin tanpa intervensi dari kelompok yang berupaya membungkam kritik. Demokrasi yang sehat, menurutnya, hanya dapat terwujud jika setiap individu memiliki hak yang sama untuk menyuarakan gagasannya tanpa intimidasi.
