SAMARINDA – Di tengah geliat pembangunan Kota Samarinda, ratusan anak dilaporkan tidak mengenyam pendidikan formal meski berada dalam usia wajib belajar. Fenomena ini mengindikasikan masih adanya kesenjangan dalam akses pendidikan, terutama bagi kelompok rentan.
Laporan dari DPRD Kota Samarinda pada tahun 2024 mengungkap bahwa sekitar 700 anak tercatat mengalami putus sekolah atau bahkan tidak pernah merasakan bangku pendidikan sama sekali. Salah satu wilayah yang menunjukkan angka cukup tinggi adalah Kecamatan Samarinda Seberang. Dari hasil penjaringan yang dilakukan DPRD bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), teridentifikasi sedikitnya 97 anak yang tidak bersekolah di kawasan tersebut.
Merespons kondisi ini, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menekankan pentingnya pendidikan kesetaraan sebagai solusi alternatif bagi anak-anak yang telah kehilangan kesempatan belajar di sekolah formal. Program seperti Paket A, B, dan C dinilai dapat menjadi jembatan bagi mereka untuk memperoleh ijazah yang setara dengan pendidikan formal.
Namun, pendidikan akademik saja dianggap tidak cukup. Sri menyoroti perlunya keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan di dunia kerja setelah mereka menyelesaikan pendidikan kesetaraan. “Anak-anak ini harus memiliki bekal keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar agar bisa segera bekerja dan mandiri,” ujarnya, Minggu (16/3/2025).
Sayangnya, tantangan besar muncul dalam upaya mengajak anak-anak kembali belajar. Banyak dari mereka yang telah terbiasa mencari penghasilan di jalanan, sehingga minat untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan sangat rendah.
“Mereka sudah nyaman dengan cara hidup yang mereka jalani. Inilah yang membuat proses sosialisasi menjadi kunci utama agar mereka mau berpartisipasi dalam program pelatihan,” tambahnya.
Selain itu, kendala lain yang dihadapi setelah pelatihan adalah sulitnya akses modal usaha bagi peserta dari keluarga kurang mampu. Meskipun Pemerintah Kota Samarinda telah menyediakan skema Kredit Bertuah di Bankaltimtara untuk mendukung masyarakat dalam membuka usaha, persyaratan yang ketat kerap menjadi hambatan bagi calon penerima manfaat.
Oleh karena itu, dukungan dari berbagai pihak, termasuk program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan, diharapkan dapat membantu membuka peluang yang lebih luas bagi anak-anak putus sekolah.
“Masalah ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Dengan kerja sama yang baik, anak-anak ini bisa mendapatkan kesempatan kedua untuk belajar dan membangun masa depan yang lebih cerah,” pungkas Sri.
