Penajam – https://realitakaltim.com – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Thohiron, menyoroti minimnya keterlibatan legislatif daerah dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di daerahnya. Meskipun mendukung kelancaran pelaksanaan proyek tersebut sebagai bagian dari pembangunan nasional, Thohiron menegaskan bahwa hak-hak masyarakat setempat harus menjadi prioritas utama dalam setiap tahap pelaksanaannya.
Dalam pernyataannya, Thohiron mengungkapkan bahwa DPRD PPU sangat mendukung pelaksanaan PSN, mengingat proyek ini memiliki dampak positif bagi kemajuan pembangunan nasional dan daerah. Namun, ia menekankan bahwa implementasi PSN harus dilaksanakan dengan penuh perhatian terhadap kepentingan masyarakat lokal, khususnya yang tinggal di sekitar kawasan proyek.
“Sebagai bagian dari pemerintah daerah, kami mendukung pembangunan nasional agar berjalan lancar. Tetapi, jangan sampai PSN ini merugikan masyarakat,” ujar Thohiron. Menurutnya, meskipun PSN dapat mendorong percepatan pembangunan ekonomi, setiap keputusan yang diambil harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat yang ada di sekitar lokasi proyek.
Thohiron mengingatkan bahwa hak-hak masyarakat yang tinggal di sekitar area PSN harus dihormati dan dilindungi, dengan memastikan bahwa ruang hidup warga tidak terganggu oleh keberadaan proyek tersebut. Ia menegaskan bahwa DPRD PPU akan terus mengawal pelaksanaan PSN untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat tidak terabaikan.
“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat tetap dihargai hak-haknya dan proyek ini tidak mengorbankan mereka,” tegas Thohiron. Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan PSN, mengingat proyek ini akan mempengaruhi kehidupan mereka dalam jangka panjang.
Sebagai politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Thohiron juga menekankan bahwa pembangunan harus berjalan seimbang dengan perhatian terhadap kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat yang telah lama bermukim di wilayah tersebut. Ia mengingatkan bahwa kemajuan tidak boleh dicapai dengan mengorbankan warga yang telah lebih dulu tinggal di daerah yang akan terdampak PSN.
“Pembangunan dapat terus berlanjut, tetapi kepentingan masyarakat yang sudah ada harus tetap menjadi perhatian,” ujar Thohiron, menegaskan komitmen DPRD PPU untuk memastikan bahwa pembangunan tidak mengabaikan hak-hak dasar warga setempat.
Dengan perhatian yang serius terhadap dampak sosial dari PSN, Thohiron memastikan bahwa DPRD PPU akan terus mengawasi pelaksanaan proyek strategis ini agar berjalan sesuai dengan prinsip keadilan sosial. DPRD PPU akan terus mendorong agar setiap kebijakan dan keputusan yang diambil terkait PSN senantiasa mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat dan tidak merugikan pihak mana pun.
“Pembangunan harus bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang lebih dahulu tinggal di wilayah tersebut. Kami akan terus mengawal agar hak-hak masyarakat tidak terabaikan dalam setiap keputusan terkait PSN,” tutup Thohiron.
Dengan perhatian yang penuh dari DPRD PPU, diharapkan proyek-proyek strategis nasional dapat membawa manfaat maksimal tanpa menimbulkan dampak negatif yang merugikan masyarakat setempat.(*Ihsn)
(ADV)
